ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS PURCHASING APARTMENTS IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM
Abstract
Keywords
References
Anggraini, O. E., Yulifa, W. R., & Santoso, A. P. A. (2020, September). Perlindungan hukum bagi konsumen atas garansi produk dalam hukum bisnis. Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi,
Daeng, M. Y., Makkininnawa, S. Y., & Daeng Yusuf, M. F. (2024). Hukum perlindungan konsumen. Pekanbaru: Taman Karya.
Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. New York: Russell Sage Foundation.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
Johnny Ibrahim. (2016). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenada Media Grup.
Kementerian Perumahan dan Permukiman Republik Indonesia. (1999). Keputusan Menteri Perumahan dan Permukiman Nomor 04/KPTS/M/1999. Jakarta: Kementerian Perumahan dan Permukiman RI.
Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). Hukum perlindungan konsumen. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah.
Lesmana, M., & Anindita, S. L. (2021). Perlindungan hukum pembeli apartemen terkait transparansi informasi status hak atas tanah bersama apartemen: Legal protection of apartment buyers related to transparency of shared land rights status information. Reformasi Hukum, 25(2).
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1404 K/Pdt/2015 tentang sengketa jual beli unit apartemen.
Saputri, E. M., Waspiah, W., & Arifin, R. (2019). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal pengembang (developer) apartemen dinyatakan pailit. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2(2).
Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
DOI: 10.28944/reflektika.v20i2.2348
Refbacks
- There are currently no refbacks.


.png)

